Persiapan Haji 2026 Dipercepat, Pemerintah Prioritaskan Keamanan dan Kemudahan Layanan Jemaah
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah terus mengintensifkan persiapan operasional ibadah haji 1447 H/2026 M. Selain memastikan kesiapan teknis, perhatian utama juga diarahkan pada aspek keamanan jemaah serta fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah di tengah situasi global yang dinamis.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi risiko, khususnya terkait kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Berbagai skenario mitigasi disusun agar jemaah tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyempurnakan skema layanan seperti Tanazul (kepulangan lebih awal atau penyesuaian jadwal) dan Murur (melintas di Muzdalifah) guna mengurai kepadatan dan memperlancar pergerakan jemaah. Mekanisme pembayaran Dam pun dibuat lebih fleksibel, dengan memberikan kebebasan kepada jemaah untuk memilih pelaksanaan sesuai keyakinan, baik di Tanah Suci maupun di Indonesia.
Sementara itu, tim operasional di lapangan memastikan seluruh layanan pendukung telah dipersiapkan secara maksimal. Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan terus dimatangkan menjelang kedatangan jemaah kloter pertama.
Pemerintah juga mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI atas langkah strategis yang telah dilakukan. Namun demikian, pengawasan di lapangan tetap menjadi perhatian utama, khususnya terkait kesiapan petugas dan kualitas layanan akomodasi di Madinah.
Sebagai bagian dari pengawasan, dilakukan pula peninjauan langsung ke fasilitas katering guna memastikan standar kualitas makanan bagi jemaah tetap terjaga dengan baik selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung.
