Persiapan Haji 2026 Dipercepat, Pemerintah Fokus pada Keamanan dan Kemudahan Layanan Jemaah
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI terus mengintensifkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Selain kesiapan teknis, perhatian utama kini diarahkan pada perlindungan jemaah serta penyediaan layanan yang lebih fleksibel di tengah dinamika global.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan jemaah menjadi prioritas utama, dengan penyusunan skenario mitigasi yang matang agar ibadah dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyempurnakan penerapan skema Tanazul (penyesuaian jadwal kepulangan) dan Murur (pergerakan melintas di Muzdalifah) guna menjaga kelancaran mobilitas jemaah. Untuk pelaksanaan Dam, pemerintah memberikan kemudahan dengan opsi pembayaran baik di Tanah Suci maupun di Indonesia, sesuai pilihan masing-masing jemaah.
Sementara itu, tim operasional di Arab Saudi terus memaksimalkan kesiapan layanan di lapangan, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga fasilitas kesehatan, guna memastikan seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi sebelum kedatangan kloter pertama.
Komite III DPD RI turut mengapresiasi upaya pemerintah, sekaligus menekankan pentingnya pengawasan yang ketat, terutama pada kesiapan petugas dan kualitas layanan akomodasi di Madinah.
Sebagai bagian dari pengawasan, dilakukan pula peninjauan langsung ke fasilitas katering guna memastikan standar kualitas makanan bagi jemaah tetap terjaga dengan baik.
