Masyarakat diimbau untuk tetap tenang menyikapi memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemerintah memastikan bahwa kondisi tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menilai bahwa eskalasi konflik di kawasan tersebut tidak akan meluas hingga wilayah Arab Saudi, khususnya Makkah dan Madinah yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah haji.
Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji tetap direncanakan berjalan sesuai jadwal. Sementara itu, terkait jalur penerbangan jemaah haji, pengaturannya akan disesuaikan oleh maskapai penerbangan dengan mempertimbangkan aspek keamanan perjalanan.
Singgih juga menyampaikan bahwa konflik di Timur Tengah kemungkinan dapat berlangsung cukup lama, namun diperkirakan tidak akan berdampak langsung terhadap aktivitas ibadah di Makkah dan Madinah. Meski demikian, pemerintah tetap perlu melakukan langkah antisipasi, terutama terkait pengaturan jalur penerbangan jemaah.
Ia turut menyinggung pengalaman sebelumnya ketika sejumlah jemaah umrah sempat mengalami keterlambatan kepulangan karena menggunakan maskapai dengan rute transit di beberapa negara kawasan Teluk, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Qatar.
Menurutnya, penerbangan langsung menuju Arab Saudi dinilai lebih aman dibandingkan penerbangan yang harus melakukan transit di beberapa negara tersebut. Maskapai yang menyediakan penerbangan langsung dianggap memiliki risiko gangguan perjalanan yang lebih kecil.
Sementara itu, pemerintah juga diminta menyiapkan berbagai skenario mitigasi apabila situasi konflik di kawasan Timur Tengah mengalami peningkatan. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan jalur penerbangan alternatif.
Opsi tersebut antara lain dengan mengalihkan rute penerbangan melalui wilayah Afrika untuk menghindari kawasan yang berpotensi terdampak konflik. Dengan langkah tersebut, diharapkan proses pemberangkatan jemaah haji tetap dapat berjalan lancar tanpa penundaan yang terlalu lama.
Koordinasi antara pemerintah, maskapai penerbangan, serta penyelenggara layanan haji dinilai penting untuk memastikan berbagai skenario alternatif dapat disiapkan dengan baik apabila kondisi keamanan kawasan berubah.
