Pengelolaan Dana Haji Kian Solid, Aset BPKH Capai Rp180,72 Triliun
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan dana haji nasional. Hingga Desember 2025, total dana kelolaan yang dikelola BPKH mencapai Rp180,72 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan posisi Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp171,65 triliun, sekaligus mencerminkan tren pertumbuhan yang stabil dan berkesinambungan.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan bahwa peningkatan dana kelolaan tersebut menjadi indikator kuat atas terjaganya kepercayaan jemaah haji kepada BPKH. Ia menegaskan bahwa lembaganya terus berupaya mengelola dana haji secara profesional, aman, dan bertanggung jawab.
“Per Desember 2025, dana kelolaan haji telah mencapai Rp180,72 triliun. Secara rata-rata, pertumbuhan tahunan atau CAGR berada di kisaran 7,03 persen,” ungkap Fadlul saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (21/1/2026).
Mayoritas Berasal dari Setoran Jemaah
Lebih lanjut, Fadlul menjelaskan bahwa hampir seluruh dana kelolaan BPKH bersumber dari setoran jemaah haji. Sekitar 97,83 persen dana berasal langsung dari kontribusi masyarakat. Struktur ini dinilai menunjukkan legitimasi publik yang kuat terhadap sistem pengelolaan dana haji yang dijalankan BPKH.
Tak hanya dari sisi aset, nilai manfaat dana haji juga terus menunjukkan peningkatan. Hingga akhir 2025, nilai manfaat tercatat sebesar Rp12,08 triliun. Dana ini berperan penting dalam membantu pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya.
“Peningkatan nilai manfaat menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan haji dan sekaligus menekan beban biaya yang harus ditanggung jemaah,” jelasnya.
Kondisi Keuangan Tetap Sehat
Dari aspek kesehatan keuangan, BPKH memastikan seluruh indikator utama berada dalam kondisi aman. Tingkat likuiditas dana haji tercatat mencapai 2,47 kali dari kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), jauh melampaui ambang batas minimum. Sementara itu, rasio solvabilitas berada di angka 100,62 persen, menandakan seluruh kewajiban kepada jemaah dapat dipenuhi secara penuh.
Efisiensi operasional juga terjaga dengan baik. Cost to Income Ratio (CIR) BPKH berada pada level 3,44 persen, lebih rendah dibandingkan batas maksimal 5 persen, yang mencerminkan pengelolaan operasional yang efisien dan akuntabel.
“BPKH akan terus menjaga amanah dana haji, mengoptimalkan nilai manfaat, serta memastikan penyelenggaraan haji berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tegas Fadlul.
Komitmen Menjaga Keberlanjutan Dana Haji
Capaian ini mempertegas peran BPKH sebagai lembaga pengelola dana haji nasional yang tidak semata mengejar pertumbuhan aset, tetapi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan jangka panjang, serta perlindungan maksimal terhadap hak dan kepentingan jemaah haji Indonesia.
