Pelunasan Bipih Tahap Awal Capai 53 Persen, Pemerintah Pastikan Kesempatan Masih Terbuka
Menjelang berakhirnya masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap pertama pada 23 Desember 2025, capaian pelunasan jemaah haji tercatat belum optimal. Namun demikian, kondisi ini dipastikan bukan hal baru dan telah diantisipasi oleh pemerintah melalui skema lanjutan yang terukur dan berkelanjutan.
Berdasarkan data terkini, jumlah jemaah haji reguler yang telah menyelesaikan pelunasan Bipih mencapai 108.309 orang atau sekitar 53,73 persen dari total kuota nasional sebanyak 201.585 jemaah. Sementara itu, jumlah calon jemaah yang telah dinyatakan memenuhi syarat istitaah tercatat 133.566 orang.
Adapun pada segmen haji khusus, angka pelunasan masih relatif rendah. Hingga saat ini, tercatat 4.949 jemaah atau sekitar 10,91 persen dari total kuota 24.860 jemaah yang telah melunasi Bipih. Padahal, sebanyak 5.825 calon jemaah haji khusus telah memenuhi persyaratan istitaah.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah, Ian Heryawan, menegaskan bahwa pola pelunasan yang belum penuh pada tahap pertama merupakan dinamika yang terjadi hampir setiap tahun.
“Oleh karena itu, pemerintah selalu menyiapkan tahap kedua untuk mengisi sisa kuota yang tersedia,” ujarnya.
Tahap Kedua Disiapkan, Jemaah Cadangan Diberi Kesempatan
Lebih lanjut, Ian menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme pelunasan tahap kedua sebagai langkah antisipatif untuk memastikan kuota haji dapat terisi secara optimal.
Skema ini melibatkan jemaah cadangan, yakni calon jemaah dengan nomor urut berikutnya yang sejatinya dijadwalkan berangkat pada tahun selanjutnya, namun diberikan kesempatan melunasi Bipih lebih awal.
“Apabila masih terdapat sisa kuota pada tahap kedua, maka jemaah cadangan inilah yang akan mengisinya,” tegas Ian.
Ia memastikan bahwa data jemaah cadangan telah disampaikan ke daerah masing-masing guna dilakukan proses verifikasi, serta diminta untuk bersiap mengikuti tahapan pelunasan berikutnya.
Tantangan Sosialisasi dan Prosedur Masih Menjadi Catatan
Di sisi lain, Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai bahwa lambatnya pelunasan Bipih juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi dan kompleksitas prosedur di lapangan.
Menurutnya, pada haji reguler, peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) menjadi sangat penting karena berinteraksi langsung dengan calon jemaah. Sementara pada haji khusus, proses pelunasan melibatkan jalur asosiasi yang tidak selalu dipahami secara utuh oleh masyarakat.
Mustolih menggarisbawahi dua faktor utama yang kerap menjadi kendala. Pertama, minimnya sosialisasi di tingkat daerah, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami perubahan otoritas dan mekanisme penyelenggaraan haji.
“Masih banyak masyarakat yang mengira urusan haji sepenuhnya berada di Kementerian Agama, sehingga mereka datang ke KUA atau kantor terkait. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi belum merata,” jelasnya.
Faktor kedua adalah prosedur administratif yang dinilai belum ramah jemaah. Proses pelunasan yang mengharuskan jemaah datang langsung ke bank dinilai kurang efisien, terutama bagi jemaah lanjut usia.
“Padahal di Arab Saudi, layanan haji sudah sangat digital. Idealnya, pelunasan juga bisa dilakukan melalui layanan perbankan digital tanpa harus datang langsung. Selain itu, masih minim panduan praktis berupa video atau materi singkat yang mudah diakses oleh jemaah,” tambah Mustolih.
Komitmen Pelayanan Menuju Haji yang Lebih Tertib dan Nyaman
Dengan adanya pelunasan tahap lanjutan serta kesiapan jemaah cadangan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang tertib, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.
Sebagaimana semangat perjalanan suci menuju Baitullah dan ziarah penuh makna di Kota Nabi, setiap tahapan diharapkan dapat dilalui dengan ketenangan, kesiapan, dan pelayanan terbaik—agar niat suci para tamu Allah terwujud dengan khusyuk dan sempurna.
